Pemerintah daerah mendorong koperasi desa berperan lebih besar sebagai motor penggerak ekonomi di wilayah perdesaan. Program penguatan dilakukan melalui pelatihan pengurus, pendampingan pembukuan, dan akses pembiayaan. Harapannya, koperasi tidak hanya melayani simpan pinjam, tetapi juga mengelola hasil pertanian, perikanan, dan kerajinan warga secara terpadu.
Bupati setempat, Hartono Wijaya, menyebut potensi desa selama ini belum tergarap optimal karena petani dan pengrajin bergerak sendiri-sendiri. Dengan koperasi, mereka dapat menyatukan produksi, menekan biaya, dan meningkatkan daya tawar terhadap pembeli. Ia menargetkan seratus koperasi desa yang sehat dan mandiri dalam dua tahun ke depan.
Baca Juga: Ekspor Kopi Nasional Tumbuh, Petani Minta Kepastian Harga
Model usaha baru
Beberapa koperasi sudah menjalankan model usaha yang menjanjikan. Di satu desa, koperasi mengumpulkan hasil kopi anggota, mengolahnya menjadi produk bermerek, lalu memasarkannya lewat toko daring. Keuntungan dibagi kepada anggota sesuai kontribusi, sehingga pendapatan petani meningkat dibandingkan menjual biji mentah kepada tengkulak.
Di desa lain, koperasi mengelola toko kebutuhan pokok dan gudang penyimpanan hasil panen. Warga dapat menitipkan gabah dan menunggu harga naik sebelum menjual, sementara kebutuhan mendesak dapat dipenuhi lewat pinjaman kecil berbunga ringan. Skema ini melindungi petani dari tekanan menjual murah saat panen raya.
Pengurus koperasi, Sri Mulyani, menyebut kunci keberhasilan adalah kejujuran dan keterbukaan. Laporan keuangan dibacakan dalam rapat anggota secara berkala sehingga semua orang tahu ke mana uang digunakan. Kepercayaan itulah yang membuat anggota mau menambah simpanan dan aktif terlibat dalam kegiatan usaha.
Tantangan dan dukungan
Tidak semua koperasi berjalan mulus. Sebagian mengalami kemacetan pinjaman karena pengelolaan yang lemah atau kurangnya pengawasan. Dinas koperasi menyiapkan pendampingan berkelanjutan, termasuk audit sederhana dan sistem pembukuan digital yang mudah dipakai oleh pengurus yang belum terbiasa dengan komputer.
Sumber daya manusia menjadi persoalan lain. Banyak anak muda desa memilih merantau, sehingga regenerasi pengurus tersendat. Pemerintah daerah mengajak pemuda ikut mengelola koperasi melalui program magang dan insentif usaha rintisan berbasis desa, dengan harapan mereka melihat peluang kerja yang layak di kampung halaman.
Keberhasilan koperasi juga bergantung pada dukungan infrastruktur dasar. Jalan desa yang baik, listrik yang stabil, dan jaringan internet yang memadai memungkinkan hasil produksi cepat sampai ke pasar. Pemerintah daerah mengalokasikan sebagian dana pembangunan untuk perbaikan akses tersebut, sekaligus membangun gudang bersama dan tempat pengolahan hasil pertanian di beberapa desa percontohan.
Anggota koperasi pun diajak lebih aktif menentukan arah usaha. Rapat anggota tahunan menjadi forum pengambilan keputusan tertinggi, tempat mereka menyetujui rencana kerja, anggaran, dan pembagian sisa hasil usaha. Semakin banyak warga yang terlibat, semakin kuat rasa memiliki terhadap koperasi dan semakin kecil peluang terjadinya penyimpangan pengelolaan.
Sejumlah pihak berharap koperasi desa dapat menjadi contoh kemandirian ekonomi yang lahir dari partisipasi warga. Jika dikelola dengan jujur dan profesional, koperasi mampu menjaga perputaran uang tetap berada di desa. Dukungan berkelanjutan dari pemerintah dan pendampingan yang konsisten akan menentukan apakah cita-cita tersebut dapat terwujud dalam beberapa tahun mendatang.
Pemerintah juga membuka kemitraan dengan perguruan tinggi dan pelaku usaha besar untuk alih teknologi serta akses pasar. Bila berjalan baik, koperasi desa diharapkan menjadi tulang punggung ekonomi lokal yang tangguh, mengurangi urbanisasi, dan memastikan manfaat pembangunan dirasakan langsung oleh warga di perdesaan.
